Kemukakan landasan hukum strategi nasional Indonesia?
Jawab
Landasan hukum strategi
nasional Indonesia didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Berikut adalah
beberapa contohnya:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945: UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara
Indonesia dan mengatur mengenai tujuan negara, prinsip negara, dan
kekuasaan negara. Hal ini juga menjadi dasar bagi pembangunan nasional
Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Undang-Undang ini mengatur
mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, yang menjadi dasar untuk
merumuskan strategi nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi: Peraturan Presiden ini
menetapkan prioritas pembangunan nasional dan strategi untuk mencapai
tujuan pembangunan nasional.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN): RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang
disusun oleh pemerintah setiap lima tahun sekali. Dokumen ini menguraikan
visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional, serta strategi untuk
mencapai sasaran tersebut.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN): RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menetapkan
arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Dokumen ini disusun setiap 20
tahun sekali dan menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam jangka
panjang.
Selain itu, ada juga
beberapa instrumen hukum lainnya yang turut menjadi landasan hukum strategi nasional
Indonesia, seperti undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang
ketahanan nasional, serta berbagai kebijakan dan regulasi terkait sektor-sektor
pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.
Semua instrumen hukum ini menjadi dasar bagi pembangunan nasional Indonesia dan
strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.